Ironi Krisis dan Lonjakan Harga Pangan Di Negeri Agraris

 

Sudah menjadi tradisi klasik di Indonesia harga pangan melonjak tinggi menjelang ramadhan hingga lebaran. Tapi ramadhan tahun ini terasa lebih mencekik dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebab kenaikan harga pangan telah didahului dengan naiknya harga BBM dan bertepatan dengan tahun ajaran baru pendidikan. Seperti diketahui saat ini kenaikan harga beberapa bahan pangan telah mencapai angka 5 - 63% dibandingkan harga pada bulan Juni. Bahan pokok pangan itu seperti harga telur ayam ras naik 9,32%, harga daging ayam ras naik 19,5%, harga daging sapi naik hingga 41%, harga bawang merah naik 49%, dan harga cabai rawit naik hingga 63%.

Meroketnya harga pangan ini tentu berbeda dampaknya bagi masing-masing rumah tangga. Sebab masyarakat memiliki pendapatan yang berbeda-beda tiap bulannya. Semakin rendah pendapatan sebuah rumah tangga, tentu semakin berat dampak kenaikan harga pangan ini bagi mereka. Tentu saja lagi-lagi kalangan menengah ke bawah-lah yang paling menderita. Yaitu mereka yang menurut WHO hanya memiliki pendapatan kurang dari 2 dolar perhari. Artinya hampir 100 juta penduduk indonesia terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik. Pemerintah semestinya cepat tanggap mengatasi masalah kenaikan harga pangan ini. Benarlah  yang dikatakan oleh Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto “74% dari garis kemiskinan dipengaruhi oleh makanan”.

Fenomena Impor di Negeri Agraris

Tidak terkendalinya harga pangan dalam negeri membuat pemerintah mengambil solusi instan. Lagi-lagi impor. Begitulah indonesia. Tidak mau ribet. Hampir semua kebutuhan masyarakat diimpor dari luar negeri, dari cabe rawit hingga singkong. Padahal indonesia terkenal sebagai negeri agraris. Wajar saja bila muncul kecurigaan di tengah masyarakat tentang adanya kongkalikong penguasa dan pengusaha yang ingin mengail di air keruh. Mengeruk keuntungan dari penderitaan rakyat lewat proyek impor pangan.

Kenaikan harga pangan memiliki akar masalah yang kompleks. Ini bukan semata ulah spekulan atau terjadi karena adanya musibah seperti kekeringan, banjir, serangan hama, dan lain-lain, yang menyebabkan terjadinya kegagalan panen. Makin sempitnya lahan pertanian dan kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap para petani juga menjadi penyebab tingginya harga pangan karena rendahnya jumlah produksi pangan di negeri ini.

Sudah menjadi rahasia umum negara banyak memiliki lahan terlantar yang dibiarkan tidak produktif bertahun-tahun. Padahal jika diberikan kepada petani untuk diolah, tentu ini juga mampu untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Faktanya pemerintah begitu sulit melakukan ini. Ditambah lagi sering terjadinya kelangkaan pupuk dan meroketnya harga pupuk dan bibit di pasaran yang membuat petani menjerit, tapi seperti yang sudah-sudah pemerintah tidak pernah benar-benar memberi solusi yang nyata. Hanya sekedar beretorika.

Sistem kapitalisme yang dianut negara ini pun sesungguhnya menjadi akar masalah mendasar atas terjadinya krisis pangan, lonjakan harga dan tidak meratanya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1997, IMF masuk dan menyarankan presiden Soeharto untuk membuka keran liberalisasi pangan sebagai solusi untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Yang kemudian melahirkan Keppres Nomor 19 tahun 1998 setelah adanya penandatangan letter of inten (Lol) yang mengebiri peran negara dalam mengatur pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat.

Akhirnya sekalipun produksi pangan melimpah tapi tetap saja ada sebagian masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokokrnya. Sebab masyarakat dituntut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara membeli. Tentunya jika pendapatan masyarakat rendah, maka mereka akan kehilangan daya beli. Padahal dalam negara manapun adanya pengangguran, orang cacat atau bahkan lansia yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya adalah sebuah keniscayaan. Maka bisa dipastikan, fenomena kelaparan tidak bisa dihindari, sebab ada sebagian masyarakat yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan membeli, sementara mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali.

Cara Islam Mengatasi Krisis Pangan

Islam bukan sekedar agama yang mengatur perkara ibadah ritual belaka. Islam adalah agama sempurna yang memiliki solusi atas berbagai masalah yang menimpa umat. Termasuk masalah pangan. Islam memandang bahwa pangan adalah kebutuhan vital manusia dalam rangka menjalankan misi hidup yang diamanahkan Allah padanya. Karena itu negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat tanpa pandang bulu. Mekanismenya tentu dengan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan negara menyediakan kebutuhan pangan yang cukup secara gratis untuk orang cacat atau lansia yang tidak mampu bekerja.

Indonesia merupakan negara agraris dengan tanah yang terbentang luas dan memiliki ribuan pulau-pulau. Juga memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Dalam negara Islam ada kebijakan tentang kebolehan memagari tanah kosong, larangan menelantarkan tanah lebih dari 3 tahun serta larangan sewa tanah pertanian yang membuat tanah dan petani tetap produktif. Ini menjadi pendukung bagi negara agar mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara menyeluruh.

Negara juga berperan dalam ekonomi. Seperti kepemilikian umum yang implementasinya di tangan negara. Larangan tambang garam raksasa dimiliki individu oleh Rasulullah saw adalah bukti tentang hal ini. Dengan kebijakan ini maka kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas negara.

Jika aset yang ada dikelola sesuai syariah Islam, maka negara akan memiliki banyak dana untuk membantu rakyat. Tapi yang terjadi justru sumber daya yang ada diserahkan pengelolaannya kepada asing atau para pemilik modal dengan cara-cara kapitalistik yang hanya mengeyangkan perut segelintir pengusaha dan menyengsarakan rakyat. Padahal Rasulullah saw pernah bersabda; “Umat berserikat atas tiga perkara: padang rumput, air dan api”.

Sudah saatnya kita meninggalkan sistem rusak kapitalisme dan mengembalikan pengaturan sistem kehidupan sesuai dengan Syariah Islam.