Sudah menjadi
tradisi klasik di Indonesia harga pangan melonjak tinggi menjelang ramadhan
hingga lebaran. Tapi ramadhan tahun ini terasa lebih mencekik dibanding tahun-tahun
sebelumnya, sebab kenaikan harga pangan telah didahului dengan naiknya harga
BBM dan bertepatan dengan tahun ajaran baru pendidikan. Seperti diketahui saat ini kenaikan harga beberapa bahan pangan telah
mencapai angka 5 - 63% dibandingkan harga pada bulan Juni. Bahan pokok pangan
itu seperti harga telur ayam ras naik 9,32%, harga daging ayam ras naik 19,5%,
harga daging sapi naik hingga 41%, harga bawang merah naik 49%, dan harga cabai
rawit naik hingga 63%.
Meroketnya
harga pangan ini tentu berbeda dampaknya bagi masing-masing rumah tangga. Sebab
masyarakat memiliki pendapatan yang berbeda-beda tiap bulannya. Semakin rendah
pendapatan sebuah rumah tangga, tentu semakin berat dampak kenaikan harga
pangan ini bagi mereka. Tentu saja lagi-lagi kalangan menengah ke bawah-lah yang
paling menderita. Yaitu mereka yang menurut WHO hanya memiliki pendapatan
kurang dari 2 dolar perhari. Artinya hampir 100 juta penduduk indonesia
terancam tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik. Pemerintah
semestinya cepat tanggap mengatasi masalah kenaikan harga pangan ini. Benarlah yang dikatakan oleh Direktur Analisis dan
Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto “74% dari garis
kemiskinan dipengaruhi oleh makanan”.
Fenomena Impor di Negeri Agraris
Tidak
terkendalinya harga pangan dalam negeri membuat pemerintah mengambil solusi
instan. Lagi-lagi impor. Begitulah indonesia. Tidak mau ribet. Hampir semua
kebutuhan masyarakat diimpor dari luar negeri, dari cabe rawit hingga singkong.
Padahal indonesia terkenal sebagai negeri agraris. Wajar saja bila muncul
kecurigaan di tengah masyarakat tentang adanya kongkalikong penguasa dan pengusaha yang ingin mengail di air
keruh. Mengeruk keuntungan dari penderitaan rakyat lewat proyek impor pangan.
Kenaikan harga
pangan memiliki akar masalah yang kompleks. Ini bukan semata ulah spekulan atau
terjadi karena adanya musibah seperti
kekeringan, banjir, serangan hama, dan lain-lain, yang menyebabkan terjadinya
kegagalan panen. Makin sempitnya lahan pertanian dan kurangnya keberpihakan
pemerintah terhadap para petani juga menjadi penyebab tingginya harga pangan
karena rendahnya jumlah produksi pangan di negeri ini.
Sudah
menjadi rahasia umum negara banyak memiliki lahan terlantar yang dibiarkan
tidak produktif bertahun-tahun. Padahal jika diberikan kepada petani untuk
diolah, tentu ini juga mampu untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
Faktanya pemerintah begitu sulit melakukan ini. Ditambah lagi sering terjadinya
kelangkaan pupuk dan meroketnya harga pupuk dan bibit di pasaran yang membuat
petani menjerit, tapi seperti yang sudah-sudah pemerintah tidak pernah
benar-benar memberi solusi yang nyata. Hanya sekedar beretorika.
Sistem
kapitalisme yang dianut negara ini pun sesungguhnya menjadi akar masalah
mendasar atas terjadinya krisis pangan, lonjakan harga dan tidak meratanya
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Ketika terjadi krisis ekonomi di tahun
1997, IMF masuk dan menyarankan presiden Soeharto untuk membuka keran
liberalisasi pangan sebagai solusi untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Yang
kemudian melahirkan Keppres Nomor 19 tahun 1998 setelah adanya penandatangan
letter of inten (Lol) yang mengebiri peran negara dalam mengatur pemenuhan
kebutuhan mendasar masyarakat.
Akhirnya
sekalipun produksi pangan melimpah tapi tetap saja ada sebagian masyarakat yang
tidak bisa memenuhi kebutuhan pokokrnya. Sebab masyarakat dituntut untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri dengan cara membeli. Tentunya jika pendapatan
masyarakat rendah, maka mereka akan kehilangan daya beli. Padahal dalam negara
manapun adanya pengangguran, orang cacat atau bahkan lansia yang tidak mampu bekerja
untuk memenuhi kebutuhan pokoknya adalah sebuah keniscayaan. Maka bisa
dipastikan, fenomena kelaparan tidak bisa dihindari, sebab ada sebagian
masyarakat yang dipaksa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan membeli,
sementara mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali.
Cara Islam Mengatasi Krisis Pangan
Islam
bukan sekedar agama yang mengatur perkara ibadah ritual belaka. Islam adalah
agama sempurna yang memiliki solusi atas berbagai masalah yang menimpa umat.
Termasuk masalah pangan. Islam memandang bahwa pangan adalah
kebutuhan vital manusia dalam rangka menjalankan misi hidup yang diamanahkan
Allah padanya. Karena itu negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya
kebutuhan pangan masyarakat tanpa pandang bulu. Mekanismenya tentu dengan
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk masyarakat sehingga mereka
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Bahkan negara menyediakan kebutuhan
pangan yang cukup secara gratis untuk orang cacat atau lansia yang tidak mampu
bekerja.
Indonesia
merupakan negara agraris dengan tanah yang terbentang luas dan memiliki ribuan
pulau-pulau. Juga memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Dalam negara Islam
ada kebijakan tentang kebolehan memagari tanah kosong, larangan menelantarkan
tanah lebih dari 3 tahun serta larangan sewa tanah pertanian yang membuat tanah
dan petani tetap produktif. Ini menjadi pendukung bagi negara agar mampu
memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara menyeluruh.
Negara
juga berperan dalam ekonomi. Seperti kepemilikian umum yang implementasinya di
tangan negara. Larangan tambang garam raksasa dimiliki individu oleh Rasulullah
saw adalah bukti tentang hal ini. Dengan kebijakan ini maka kebutuhan pokok,
pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas negara.
Jika
aset yang ada dikelola sesuai syariah Islam, maka negara akan memiliki banyak
dana untuk membantu rakyat. Tapi yang terjadi justru sumber daya yang ada
diserahkan pengelolaannya kepada asing atau para pemilik modal dengan cara-cara
kapitalistik yang hanya mengeyangkan perut segelintir pengusaha dan
menyengsarakan rakyat. Padahal Rasulullah saw pernah bersabda; “Umat berserikat atas tiga perkara: padang
rumput, air dan api”.
Sudah
saatnya kita meninggalkan sistem rusak kapitalisme dan mengembalikan pengaturan
sistem kehidupan sesuai dengan Syariah Islam.
